Visualindonesia.com,-
Cahaya lampu di Gedung Pusat Perfilman Haji Usmar Ismail (PPHUI) bersinar lebih terang dari biasanya, menandai lahirnya sebuah ruang di mana imajinasi bersinggungan dengan advokasi melalui peresmian Mad Fest Merah Putih pada Jumat (1/5/2026).
Langkah strategis ini bukan sekadar perayaan seni visual, melainkan sebuah pernyataan sikap untuk memperkuat ekosistem perfilman nasional melalui kompetisi film pendek yang visioner.
Kehadiran Menteri Ketenagakerjaan, Prof. Yassierli, Ph.D., untuk meresmikan festival tersebut menjadi legitimasi penting bahwa industri kreatif kini berada dalam radar prioritas pemerintah guna memastikan keberlanjutan hidup para pelakunya di tengah pesatnya kemajuan teknologi.
Penyelenggaraan festival ini berawal dari kegelisahan mendalam mengenai minimnya payung perlindungan sosial dan kesejahteraan bagi para pekerja kreatif yang selama ini menjadi tulang punggung produksi layar lebar maupun digital.
Ketua Penyelenggara Mad Fest Merah Putih, Sonny Pudjisasono, menegaskan bahwa acara ini dirancang sebagai jembatan bagi para sineas, kru, dan seniman untuk mendapatkan hak-hak dasar yang setara dengan sektor industri lainnya.
Transformasi aspirasi dari sekadar aksi menjadi karya estetik dalam bentuk film pendek diharapkan mampu menyuarakan pesan kesejahteraan secara lebih elegan dan inklusif kepada para pemangku kebijakan.
“Kita ingin aspirasi ini bisa disampaikan melalui ruang-ruang digital secara aktif dalam bentuk film-film pendek yang lebih atraktif dan estetis, namun misinya tetap tercapai,” ungkap Sonny di PPHUI, Jumat (1/5/2026).
Ia menambahkan bahwa momentum peluncuran yang bertepatan dengan Hari Buruh ini merupakan langkah awal untuk menjadikan Mad Fest Merah Putih sebagai agenda reguler tahunan, di mana puncak penghargaan akan diselenggarakan pada peringatan kemerdekaan 8 Agustus 2026.
Fokus utama Serikat Pekerja Kreatif dan Film Indonesia bersama Citra Film School dan Pusdiklat Perfilman PPHUI adalah membenahi ekosistem dari hulu ke hilir, termasuk perhatian khusus pada pengarsipan film nasional yang mulai terlupakan.
Gayung bersambut, Menaker Prof. Yassierli menyuarakan komitmen pemerintah untuk mengawal kesejahteraan pekerja mandiri di industri film melalui skema jaminan sosial yang lebih terjangkau.
Menaker memaparkan adanya kebijakan diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian bagi kategori Bukan Penerima Upah (BPU), di mana para pekerja kreatif hanya perlu membayar Rp8.400 per bulan untuk mendapatkan proteksi dari BPJS Ketenagakerjaan.
Langkah ini diambil agar jargon “bekerja tanpa cemas” benar-benar dirasakan oleh para talenta muda yang sering kali bekerja dengan risiko tinggi di lokasi syuting tanpa perlindungan formal.
Menteri Ketenagakerjaan juga menawarkan solusi konkret berupa pemanfaatan fasilitas Balai Kementerian Ketenagakerjaan di berbagai kota besar, mulai dari Bekasi hingga Aceh, untuk menjadi pusat industri kreatif perfilman.
Fasilitas yang dikenal sebagai Talent and Innovation Hub ini akan dibuka lebar sebagai tempat berkumpul, berkarya, sekaligus menjadi pusat pelatihan di mana para sineas senior dapat berbagi ilmu sebagai instruktur.
Melalui kolaborasi lintas sektor ini, Mad Fest Merah Putih diharapkan menjadi pemantik bagi kemajuan industri yang tidak hanya gemilang di tangga box office, tetapi juga menjamin kehidupan yang layak bagi setiap individu di balik layarnya.
Hadir dalam acara peluncuran Mad Fest Merah Putih malam itu aktris senior yang juga Ketua Serikat Pekerja Kreatif dan Film Indonesia, Paramitha Rusady.
(*/cia; foto: mm
