Visualindonesia.com,-
Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menegaskan bahwa berbagai penghargaan internasional yang diterima sektor pariwisata nasional merupakan bukti nyata dari usaha dan kerja keras bersama antara pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dalam mempromosikan pariwisata serta meningkatkan kualitas layanan kepada wisatawan.
“Penghargaan-penghargaan ini diterima oleh sektor pariwisata Indonesia, bukan semata-mata oleh Kementerian Pariwisata. Di dalamnya ada peran pemerintah daerah yang mengembangkan destinasi, masyarakat desa yang menggerakkan desa wisata, serta berbagai pihak lain yang bekerja bersama,” ujar Menpar Widiyanti didampingi Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Menpar dalam menanggapi pertanyaan DPR terkait manfaat deretan penghargaan yang diterima pariwisata Indonesia bagi masyarakat. Penghargaan tersebut antara lain Michelin Keys yang diraih oleh 33 hotel di Indonesia, Best Tourism Village dan Best Tourism Village Upgrade Programme dari UN Tourism untuk Desa Wisata Pemuteran di Bali dan Desa Wisata Osing Kemiren di Banyuwangi, serta sejumlah pengakuan internasional lainnya.
Menpar menambahkan, pengakuan dunia internasional tidak hanya meningkatkan kredibilitas pariwisata Indonesia, tetapi juga menjadi alat promosi yang konkret. Semakin kuat citra Indonesia di mata global, semakin besar pula minat wisatawan untuk berkunjung ke berbagai destinasi dan daya tarik wisata di tanah air.
Dampaknya, sektor usaha pariwisata mulai dari pengusaha UMKM hingga usaha besar yang menyerap banyak tenaga kerja ikut merasakan manfaat ekonomi secara langsung.
Selain itu, penghargaan internasional juga menjadi sarana evaluasi dan kalibrasi kinerja sektor pariwisata nasional.
“Lebih dari itu, ini adalah kebanggaan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan pariwisata Indonesia,” katanya.
Komisi VII DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi VII, Saleh Partaonan Daulay, bersama para anggota, mendorong Kementerian Pariwisata untuk menindaklanjuti sejumlah masukan. Di antaranya memprioritaskan penyerapan anggaran pada program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, terutama bagi masyarakat kecil dan pengembangan usaha UMKM.
Komisi VII juga menekankan pentingnya menjaga konsistensi serta kualitas penyampaian data pembangunan kepariwisataan kepada publik secara transparan dan akuntabel. Selain itu, Komisi VII mendorong penguatan kebijakan pembangunan destinasi yang merata, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penataan kawasan, penguatan konektivitas, pengelolaan kebersihan dan higienitas, serta audit tata ruang dengan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Dalam aspek keselamatan, Komisi VII meminta Kementerian Pariwisata menyusun standar nasional keselamatan dan keamanan pariwisata yang mencakup transportasi, destinasi, aktivitas wisata, serta fasilitas pendukung yang diawasi dan diaudit secara berkala.
Koordinasi juga didorong dengan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk revitalisasi destinasi terdampak bencana serta pemulihan ekosistem pariwisata.
Komisi VII turut mendorong optimalisasi pendampingan desa wisata di wilayah 3T dan daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem sebagai upaya pencegahan kemiskinan. Kerja sama lintas kementerian dan lembaga terkait peluang investasi di sektor penerbangan juga didorong untuk meningkatkan kapasitas layanan, memperluas rute, serta menekan harga tiket menuju destinasi wisata.
Selain itu, Komisi VII meminta evaluasi dan perluasan sebaran pelaksanaan event agar masuk dalam daftar Karisma Event Nusantara (KEN) dengan pelibatan UMKM secara konsisten setiap tahun.
Menpar Widiyanti menyampaikan bahwa pengawasan dan dukungan Komisi VII merupakan kunci agar program kerja Kementerian Pariwisata tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Rapat Kerja berikutnya akan difokuskan pada pembahasan Program Kerja Kementerian Pariwisata Tahun 2026.
“Kementerian Pariwisata berkomitmen untuk terus menjaga transparansi dan memperkuat kerja sama demi kemajuan pariwisata Indonesia,” ujar Menpar.
Turut hadir dalam rapat tersebut seluruh pejabat eselon I dan II di lingkungan Kementerian Pariwisata.
(*/vie; foto: dok. Kemenpar
